STATUS PERKEMBANGAN VIRUS CORONA 

Pemkab Ende Dinilai Abaikan Nasib Para Buruh

Anggota DPRD Ende, dari Fraksi Partai NasDem, Octafianus Moa Mesi Ende, Kp Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende dinilai mengabaikan nasib para...

Anggota DPRD Ende, dari Fraksi Partai NasDem, Octafianus Moa Mesi
Ende, Kp

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende dinilai mengabaikan nasib para buruh. Belum ada terobosan dan program yang jelas memperjuangkan hak-hak dari para buruh. Faktanya ketika ada persoalan atau sengketa antara para buruh dan pengusaha, sangat terkesan pemerintah lebih membela pengusaha ketimbang para buruh. Bahkan upah para buruh yang bekerja disektor swasta dan mungkin juga pada instansi pemerintah, dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP). Ada kecenderungan upah yang diterima para buruh atas kesepalatan dan lebih pada keputusan dari pemilik pekerjaan atau pengusaha.
Nasib  dan hak pekerja  yang bekerja  di sektor swasta dan bekerja sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah  masih diabaikan. Para buruh atau tenaga honorer menerima upah tidak sesuai dengan standar  UMP. Sebagian besar para buruh yang ada tidak mendapatkan hak jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan apa lagi BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua DPW Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI) Kabupaten  Ende, Amrosius Sidi, kepada media ini, Minggu 2/5 menilai  pemerintah tidak tegas melakukan pengawasan. Pemerintah juga masih terkesan berdiri dibalik pengusaha saat terjadi masalah dengan tenaga kerja atau pekerja. Sesuai dengan  surat keputusan (SK)   gubernur, UMP yang berlaku  di provinsi NTT sebesar Rp 1.950.000. Realisasi di lapangan UMP ini tidak berlaku. Dari pengamatan dan penelusuran  SPSI pekerja di  Ende menerima upah  dibawah UMP bahkan setengah dari  UMP. "Ini fakta yang terjadi dan harus diterima oleh pekerja, karena pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  tidak tegas kepada pengusaha  atau pemberi kerja. Semestinya pemerintah melakukan sosialiasi dan memberikan ultimatum kepada pengusaha jika tidak memeberikan upah sesuai dengan  UMP akan dikenakan sangsi tegas. Selama ini tidak terjadi bahkan pemerintah tidak pernah melakukan investigasi terkait upah yang ditwrima para buruh.'" tegas Ambros Sidi.
Lebih jauh dikatakannya, untuk  apa SK Gubernur tentang UMP, jika tidak diberlakukan dan hanya selesai pada tataran  sosialiasi. Pemerintah Kabupaten jangan hanya bagi edaran, tetapi panggil dan sosialisasikan itu dan yang tidak diberlakukan UMP harus diberikan tindakan tegas.
SPSI juga menyarankan kepada pemkab Ende agar membuat kajian  terkait dengan  UMP  yang dikeluarkan gubernur, untuk mendapatkan upah minimum lokal yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Para pekerja tidak berani bersuara dan mengadukan masalah ini  karena takut kehilangan pekerjaan. "Kenyataan  di lapangan pekerja  menerima atau mendapatkan upah sangat tidak layak, tetapi mereka tidak berani bersuara. Mungkin mereka takut kehilangan pekerjaan dan itu yang menjadi salah satu kendala. Kita harap pemerintah tegas  dan melakukan pengawasan lalu menindaklanjuti SK itu sesuai dengan kondisi daerah untuk menentukan UMR, " katanya.
Sekretaris  SPSI Kabupaten Ende, Oktavianus Moa Mesi mengatakan, secara umum SPSI melihat pemerintah masih  lemah dan terkesan mengabaikan hal ini. Dikatakanya, saat melakukan  advokasi terkait masalah pengabaian hak pekerja, pemerintah terkesan berdiri dibalik pengusaha. Sudah pasti  hak pekerja seperti jaminan sosial BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan diabaikan oleh pemberi kerja, bahkan mungkin THR dan pesangon tidak biberikan juga.
"Saat kita mengadvokasi pengaduan dari pekerja  dalam kasus seperti  PHK, kita melihat posisi pemerintah sangat lemah. Pemerintah seringkali alpa menangani dan mestinya menjadi bagian dari perjuangan pekerja, malah berdiri dibalik pengusaha. Jika seperti ini maka pekerja akan sulit mendapatkan haknya sesuai dengan surat keputisan (SK) gubernur." jelas Vian Moa Mesi.
Sekretaris SPSI Kabupaten Ende yang juga anggota  DPRD Ende, mengatakan, pada peringatan hari buruh ini, serikat pekerja atau serikat buruh di Ende tidak menyerukan haknya dengan aksi lapangan. Namun SPSI Kabupaten Ende akan menggelar kegiatan dialog terbatas, yang melibatkan pemerintah, pengusaha dan stakeholder terkait lainnya. Tujuan dialog adalah membahas hak pekerja di Kabupaten Ende dan membahas  SK Gubenur terkait UMP untuk ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kondisi daerah."Kita coba memfasilitasi dialog bersama, menindaklanjuti SK Gubenur tentang UMP. Jika memang tidak bisa seperti  itu minimal pekerja bisa menerima upah yang layak untuk kehidupannya. Perlu diingat tingkat kemahalan atau daya beli di Ende itu cukup tinggi dan nomor dua di NTT.  Untuk itu para pekerja wajib mendapatkan upah yang layak untuk kehidupannya," katanya.
Kepala Bidang Hubungan  Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja , Dinas Transnaker Ende, Yulius Emanuel Riwu, mengatakan UMP di Kabupaten  Ende mengikuti  provinsi  yaitu 1.950.000. Berdasarkan pengawasan di lapangan  pekerja  mendapatkan upah sesuai deng├án  UMP adalah pekerja yang bekerja di perusahaan bonafit. Sedangkan pekerja toko  atau  perusahaan  kecil diberikan sesuai dengan  kebijakan pemberi kerja  apa lagi saat dalam kondisi pandemi covid-19.
"Kalau masalah upah  itu memang banyak yang  tidak sesuai dengan UMP, seperti di toko dan perusahan kecil. Saat ini kita sedang gencar sosialiasi terkait hak  jaminan sosial pekerja. Kita harapkan pengusaha atau pemberi kerja mengurus BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerjanya. Karena iti menjadi hak dari pekerja sesuai dengan regulasi," tutup Yulius.(Kp/tim)

KOMENTAR

loading...
Nama

Berita Kesehatan,1,MILITER,1,NASIONAL,2,PEMERINTAH,2,POLITIK,5,REGIONAL,4,SERBA-SERBI,1,SEREMONIAL,2,TNI/POLRI,1,
ltr
item
Kelimutu Pos: Pemkab Ende Dinilai Abaikan Nasib Para Buruh
Pemkab Ende Dinilai Abaikan Nasib Para Buruh
https://1.bp.blogspot.com/-Q6ieCAhIfxE/YI88lKZUnkI/AAAAAAAAAUc/hA63aorkobkPlkD0yAbeFBTPWU87GkIawCLcBGAsYHQ/w400-h359/20210503_075722.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Q6ieCAhIfxE/YI88lKZUnkI/AAAAAAAAAUc/hA63aorkobkPlkD0yAbeFBTPWU87GkIawCLcBGAsYHQ/s72-w400-c-h359/20210503_075722.jpg
Kelimutu Pos
http://www.kelimutupos.online/2021/05/pemkab-ende-dinilai-abaikan-nasib-para.html
http://www.kelimutupos.online/
http://www.kelimutupos.online/
http://www.kelimutupos.online/2021/05/pemkab-ende-dinilai-abaikan-nasib-para.html
true
2639846204175367790
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Baca Selengkapnya Repli Cancel reply Hapus By Home HALAMAN ARTIKEL Lihat Semua ARTIKEL TERKAIT KATEGORI ARSIP SEARCH SEMUA ARTIKEL Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy